{"id":2152,"date":"2026-10-19T21:50:07","date_gmt":"2026-10-19T21:50:07","guid":{"rendered":"https:\/\/cemarapublishing.id\/home\/?p=2152"},"modified":"2026-10-22T03:27:54","modified_gmt":"2026-10-22T03:27:54","slug":"karhutla-ketika-hutan-terbakar-ekonomi-terluka-dan-amanah-dipertanyakan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cemarapublishing.id\/home\/karhutla-ketika-hutan-terbakar-ekonomi-terluka-dan-amanah-dipertanyakan\/","title":{"rendered":"KARHUTLA: KETIKA HUTAN TERBAKAR, EKONOMI TERLUKA, DAN AMANAH DIPERTANYAKAN"},"content":{"rendered":"\n

Refleksi tentang Ekonomi, Tanggung Jawab Negara, Efektivitas Mitigasi, dan Etika Islam dalam Menjaga Alam<\/strong><\/p>\n\n\n\n


Oleh: AYS<\/p>\n\n\n\n

Pendahuluan: Api yang Terus Kembali<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ada sesuatu yang terasa ganjil ketika kita berbicara tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla<\/em>) di Indonesia. Setiap tahun, terutama ketika musim kemarau tiba, persoalan ini kembali hadir dalam pemberitaan diiringi penderitaan. Asap menyelimuti permukiman, sekolah terganggu, aktivitas ekonomi melambat, dan petugas berjibaku memadamkan api. Pemerintah menggelar rapat koordinasi, menetapkan status siaga, mengerahkan personel, dan melaksanakan berbagai operasi untuk mengendalikan kebakaran.<\/p>\n\n\n\n

Lalu hujan datang. Asap perlahan menghilang. Aktivitas kembali berjalan. Kehidupan seolah pulih seperti sediakala.<\/p>\n\n\n\n

Namun, apakah persoalannya benar-benar selesai?<\/p>\n\n\n\n

Di balik langit yang kembali cerah, mungkin masih ada lahan yang rusak, masyarakat yang kehilangan penghasilan, warga yang kesehatannya terganggu, dan ekosistem yang membutuhkan waktu panjang untuk pulih. Yang lebih mengkhawatirkan, ketika musim kemarau berikutnya tiba, ancaman yang sama kembali menghantui.<\/p>\n\n\n\n

Kita pun patut bertanya: mengapa kebakaran hutan dan lahan terus berulang? Apakah kita belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang bahayanya, belum mampu menerapkan teknologi pencegahan secara efektif, atau belum berhasil membangun tata kelola yang sanggup mengatasi akar persoalan?<\/p>\n\n\n\n

Pertanyaan ini bukan untuk menafikan kerja keras petugas di lapangan. Mereka yang menghadapi panas, asap, dan medan sulit patut mendapatkan penghargaan. Namun, penghargaan kepada petugas tidak boleh membuat kita berhenti mengevaluasi sistem yang menyebabkan persoalan serupa terus muncul dari tahun ke tahun.<\/p>\n\n\n\n

Sebab, ketika sebuah bencana berulang, yang perlu diperiksa bukan hanya seberapa cepat api dipadamkan, melainkan juga mengapa api itu terus mendapatkan kesempatan untuk menyala.<\/p>\n\n\n\n

Karhutla<\/em> semestinya tidak diperlakukan sebagai kejadian musiman yang selalu selesai bersama datangnya hujan. Ia harus dipandang sebagai persoalan tata kelola lingkungan, insentif ekonomi, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan tanggung jawab moral.<\/p>\n\n\n\n

Bencana yang Membakar Lebih dari Sekadar Lahan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam perspektif ekonomi, karhutla<\/em> bukan sekadar peristiwa hilangnya pepohonan atau rusaknya hamparan lahan. Ia memusnahkan nilai ekonomi, mengganggu produktivitas, meningkatkan biaya kesehatan, merusak aset lingkungan, dan membebani anggaran publik.<\/p>\n\n\n\n

Hutan dan lahan memiliki nilai yang tidak selalu tercermin dalam harga pasar. Hutan menyediakan jasa lingkungan, menyimpan karbon, mengatur tata air, menjadi habitat keanekaragaman hayati, serta menopang kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Ketika kawasan tersebut terbakar, kerugiannya tidak berhenti pada nilai kayu atau tanaman yang musnah. Masyarakat juga kehilangan manfaat ekologis yang selama ini menopang kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n

Dampak ekonominya menjalar ke berbagai sektor. Petani dapat kehilangan hasil panen. Pelaku usaha kecil berpotensi mengalami penurunan pendapatan ketika masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Transportasi dapat terganggu oleh jarak pandang yang buruk. Sekolah dan tempat kerja menghadapi gangguan operasional. Rumah tangga mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menjaga kesehatan, sementara fasilitas pelayanan kesehatan menghadapi peningkatan kebutuhan layanan.<\/p>\n\n\n\n

Asap juga tidak mengenal batas administratif. Ia dapat bergerak melintasi kabupaten, provinsi, bahkan perbatasan negara. Dengan demikian, biaya yang ditimbulkan oleh kebakaran tidak selalu ditanggung oleh pihak yang menyebabkan atau memperoleh manfaat ekonomi dari pembukaan lahan.<\/p>\n\n\n\n

Di sinilah persoalan ekonomi karhutla<\/em> menjadi lebih rumit: keuntungan dari suatu kegiatan dapat dinikmati oleh pihak tertentu, sedangkan biaya kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan justru dibebankan kepada masyarakat luas. Dalam ilmu ekonomi, keadaan ini berkaitan dengan eksternalitas negatif<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Ketika biaya sosial tidak masuk ke dalam perhitungan pihak yang mengambil keputusan, aktivitas yang merusak lingkungan dapat terlihat lebih murah daripada kenyataannya. Pembakaran lahan mungkin dianggap sebagai cara cepat dan murah untuk membuka area produksi, tetapi biaya sesungguhnya dapat jauh melampaui penghematan awal tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Penelitian Kiely et al. (2021) memperkirakan bahwa kebakaran Indonesia pada 2015 menimbulkan kerugian ekonomi sekitar US$28 miliar. Penelitian itu juga mengestimasi bahwa restorasi gambut berpotensi mengurangi luas kebakaran dan emisi, sekaligus mencegah sebagian dampak kesehatan. Penulis memperkirakan manfaat ekonomi restorasi gambut selama periode 2004\u20132015 dapat mencapai US$8,4 miliar berdasarkan model yang mereka gunakan.<\/p>\n\n\n\n

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa biaya kebakaran dapat jauh lebih besar daripada biaya yang semula hendak dihemat melalui pembukaan lahan dengan cara membakar. Angka tersebut merupakan estimasi ilmiah dengan cakupan dan metodologi tertentu, bukan angka resmi pemerintah atau ukuran seluruh kerugian yang mungkin terjadi (Kiely et al., 2021).<\/p>\n\n\n\n

Dengan demikian, perhitungan ekonomi yang hanya berfokus pada biaya pembukaan lahan, investasi, atau pertumbuhan produksi merupakan perhitungan yang tidak lengkap apabila mengabaikan kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

Pertanyaan ekonomi yang semestinya diajukan bukan hanya berapa besar kerugian setelah kebakaran terjadi, melainkan berapa besar kerugian yang sebenarnya dapat dihindari apabila pencegahan dilakukan sejak awal.<\/p>\n\n\n\n

Disclaimer Data: Angka Harus Dibaca secara Proporsional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam membahas karhutla<\/em>, ketepatan data sama pentingnya dengan ketajaman kritik. Angka luas kebakaran dan estimasi kerugian ekonomi yang dikutip dalam esai ini mengikuti laporan resmi yang dirujuk, bukan hasil penghitungan ulang atau verifikasi independen oleh penulis.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai contoh, laporan BNPB yang diterbitkan pada 13 Oktober 2025 menyebut luas kebakaran sekitar 376.805 hektare pada 2024 dan 213.984 hektare pada 2025, serta mengutip estimasi kerugian sebesar Rp75 triliun untuk 2019 dan Rp6,7 triliun untuk 2025 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB], 2025). Namun, keterangan Kementerian Kehutanan pada Januari 2026 menyebut luas kebakaran tahun 2025 sekitar 359 ribu hektare (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2026). Perbedaan angka tersebut menunjukkan perlunya pemeriksaan terhadap tanggal pemutakhiran, cakupan, definisi, dan metode penghitungan sebelum angka-angka antarlembaga dibandingkan secara langsung.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, angka tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai statistik yang telah sepenuhnya direkonsiliasi. Estimasi kerugian juga perlu dibaca sesuai cakupan dan metodologi sumbernya; angka dari tahun dan pendekatan berbeda tidak otomatis dapat dibandingkan secara langsung.<\/p>\n\n\n\n

Disclaimer ini tidak mengurangi pentingnya data. Justru sebaliknya, transparansi tentang sumber dan keterbatasan data merupakan bagian dari akuntabilitas publik. Kritik terhadap kebijakan akan lebih kuat apabila dibangun di atas angka yang dapat ditelusuri, metode yang jelas, dan kesimpulan yang tidak melampaui bukti.<\/p>\n\n\n\n

Ketika Negara Lebih Sering Hadir Setelah Api Menyala<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Negara memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi keselamatan masyarakat dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam berlangsung secara bertanggung jawab. Dalam konteks karhutla<\/em>, tanggung jawab itu tidak dapat dibatasi pada pengerahan personel ketika kebakaran telah meluas.<\/p>\n\n\n\n

Pemerintah memang menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Wilayah rawan kebakaran tersebar luas, kondisi geografis beragam, sebagian lahan sulit dijangkau, dan musim kemarau dapat memperbesar risiko. Faktor cuaca, kondisi lahan, tata kelola kawasan, aktivitas manusia, serta perilaku pelaku usaha dapat berinteraksi dalam menciptakan kondisi yang rentan terhadap kebakaran.<\/p>\n\n\n\n

Oleh sebab itu, tidak tepat apabila setiap kejadian kebakaran langsung dianggap sebagai bukti bahwa seluruh upaya pemerintah gagal. Ada kerja nyata, sumber daya yang telah dikerahkan, dan kebakaran yang berhasil dikendalikan. Namun, kompleksitas persoalan juga tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan kelemahan pencegahan berlangsung berulang kali.<\/p>\n\n\n\n

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan kerangka hukum mengenai kewenangan pemerintah, hak dan kewajiban masyarakat, pengawasan, serta penegakan hukum di bidang lingkungan (Republik Indonesia, 2009). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 secara khusus mengatur pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan (Republik Indonesia, 2001).<\/p>\n\n\n\n

Artinya, perlindungan lingkungan bukan sekadar imbauan moral. Ia merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan negara.<\/p>\n\n\n\n

Pertanyaan mendasarnya bukan apakah pemerintah telah melakukan kegiatan, melainkan apakah kegiatan itu cukup efektif untuk mengurangi risiko secara berkelanjutan.<\/p>\n\n\n\n

Pemerintah dapat mengumumkan jumlah personel yang dikerahkan, banyaknya operasi pemadaman, jumlah helikopter yang disiagakan, atau luas area yang berhasil dikendalikan. Semua itu penting sebagai indikator kegiatan. Namun, indikator kegiatan tidak selalu sama dengan indikator keberhasilan pencegahan.<\/p>\n\n\n\n

Keberhasilan semestinya juga diukur melalui berkurangnya kejadian kebakaran berulang di lokasi rawan, semakin cepatnya penanganan titik api pada tahap awal, berkurangnya paparan asap terhadap masyarakat, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha, serta membaiknya kondisi lahan yang sebelumnya rentan terbakar.<\/p>\n\n\n\n

Dengan kata lain, negara tidak cukup hanya memperlihatkan kemampuan memadamkan api. Negara juga perlu memperlihatkan kemampuan mencegah api.<\/p>\n\n\n\n

Tata Kelola Gambut: Ketika Regulasi Tidak Otomatis Mengubah Praktik<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Salah satu persoalan penting dalam mitigasi karhutla<\/em> adalah tata kelola lahan gambut. Gambut yang mengalami pengeringan akibat drainase dan perubahan penggunaan lahan menjadi lebih rentan terbakar. Ketika kebakaran terjadi, api dapat menjalar ke lapisan bawah permukaan sehingga penanganannya lebih sulit dan proses pemulihannya lebih panjang.<\/p>\n\n\n\n

Namun, persoalan gambut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menerbitkan peraturan atau membangun infrastruktur restorasi. Kebijakan harus dapat diterapkan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang nyata.<\/p>\n\n\n\n

Penelitian Uda et al. (2020), yang menelaah penerapan regulasi gambut di Jambi dan Kalimantan Tengah melalui analisis kebijakan, kuesioner, serta wawancara dengan pengguna gambut dan pembuat kebijakan, menemukan bahwa kesesuaian antara regulasi nasional dan praktik pengguna gambut masih berada pada tingkat rendah hingga sedang. Kurangnya sosialisasi, terbatasnya pemahaman mengenai alternatif praktik pengelolaan, lemahnya pemantauan lapangan, dan penegakan hukum yang belum memadai merupakan beberapa faktor yang berkaitan dengan ketidakpatuhan.<\/p>\n\n\n\n

Temuan tersebut memberikan pelajaran penting: regulasi yang baik di atas kertas belum tentu menghasilkan perubahan perilaku apabila tidak disertai pengawasan, dukungan teknis, insentif yang sesuai, dan penerimaan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

Restorasi gambut pun tidak seharusnya dinilai hanya dari jumlah kegiatan atau luas area yang masuk program. Evaluasi perlu memeriksa apakah tata air benar-benar membaik, apakah lahan menjadi lebih tahan terhadap kebakaran, apakah pemeliharaan berlangsung setelah proyek selesai, dan apakah masyarakat memiliki pilihan mata pencaharian yang memungkinkan mereka menjaga lahan tanpa terus bergantung pada praktik yang berisiko.<\/p>\n\n\n\n

Penelitian partisipatif Purnomo et al. (2024) di Kabupaten Bengkalis, Riau, menunjukkan bahwa pencegahan kebakaran dan restorasi gambut membutuhkan pendekatan yang menggabungkan kondisi ekologis dengan realitas sosial-ekonomi. Keberhasilan intervensi dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat, dukungan politik, partisipasi dan kepemimpinan lokal, kekuatan kelembagaan, serta model usaha yang mendukung peralihan menuju mata pencaharian berkelanjutan.<\/p>\n\n\n\n

Dengan demikian, restorasi tidak cukup dilakukan sebagai proyek fisik yang berhenti setelah anggaran terserap. Ia harus menjadi proses jangka panjang yang menghubungkan pemulihan ekosistem, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan kelembagaan.<\/p>\n\n\n\n

Pemerintah perlu memastikan bahwa pembasahan kembali gambut, pengelolaan kanal, pemulihan vegetasi, pemantauan titik rawan, serta pendampingan masyarakat dilaksanakan secara terpadu. Pelaksanaan program juga perlu dievaluasi setelah beberapa musim kemarau, bukan hanya pada akhir tahun anggaran.<\/p>\n\n\n\n

Penegakan Hukum: Tegas, Adil, dan Menyentuh Akar Persoalan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Penegakan hukum merupakan unsur penting dalam mencegah karhutla<\/em>. Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum tidak cukup dinilai dari banyaknya operasi, pemeriksaan, atau sanksi yang diumumkan. Yang lebih penting adalah apakah proses tersebut mampu mengurangi pembakaran, menimbulkan kepatuhan, dan mencegah pelanggaran berulang.<\/p>\n\n\n\n

Penelitian Resosudarmo et al. (2023) mengkaji penerapan larangan membakar lahan pada masyarakat desa di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan mewawancarai warga dan petugas penegak hukum serta menganalisis dokumen perkara kebakaran, penelitian tersebut menemukan bahwa sebagian warga telah berhenti membakar, sedangkan sebagian lainnya tetap menggunakan api untuk mempertahankan mata pencaharian. Penegakan hukum berkontribusi terhadap pencegahan, tetapi berbagai kendala fisik, keterbatasan sumber daya, dan persoalan tata kelola membatasi efektivitasnya.<\/p>\n\n\n\n

Penelitian tersebut juga memperingatkan bahwa penegakan yang tidak disertai alternatif pengelolaan lahan dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Karena itu, investasi pada metode persiapan lahan tanpa bakar, pendidikan jangka panjang, dan peningkatan kesadaran masyarakat diperlukan untuk memperkuat hasil penegakan hukum (Resosudarmo et al., 2023).<\/p>\n\n\n\n

Temuan ini tidak berarti bahwa larangan membakar harus dilonggarkan tanpa pertimbangan. Sebaliknya, larangan perlu ditegakkan secara konsisten dan adil. Namun, penegakan hukum harus mempertimbangkan perbedaan konteks, bukti, skala kegiatan, tingkat tanggung jawab, dan dampak yang ditimbulkan.<\/p>\n\n\n\n

Pemerintah harus memastikan bahwa penanganan tidak berhenti pada pelaku yang paling mudah dijangkau. Apabila terdapat dugaan pelanggaran oleh pemegang izin atau pihak yang memiliki sumber daya besar, penyelidikan juga harus dilakukan secara profesional. Kesimpulan tentang siapa yang bertanggung jawab harus didasarkan pada bukti, bukan asumsi atau tekanan opini.<\/p>\n\n\n\n

Penegakan hukum yang efektif membutuhkan rantai pertanggungjawaban yang jelas: deteksi, pemeriksaan, pembuktian, penerapan sanksi, pemulihan lingkungan, dan pemantauan kepatuhan setelah perkara selesai. Jika salah satu tahapan tidak berjalan, efek pencegahan dapat melemah.<\/p>\n\n\n\n

Di samping itu, masyarakat membutuhkan akses pada mekanisme pengaduan yang aman dan responsif. Laporan warga mengenai titik api, aktivitas pembakaran, atau pelanggaran pengelolaan lahan harus dapat ditindaklanjuti dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n

Negara tidak cukup mengharapkan masyarakat patuh. Negara juga harus menunjukkan bahwa hukum ditegakkan secara kredibel, konsisten, dan tidak diskriminatif.<\/p>\n\n\n\n

Anggaran Pencegahan: Mengukur Hasil, Bukan Sekadar Penyerapan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Setiap musim kebakaran menuntut pengeluaran untuk personel, peralatan, operasi pemadaman, transportasi, penanganan kesehatan, dan pemulihan lingkungan. Pengeluaran tersebut memang diperlukan. Namun, apabila kebakaran terus berulang, pertanyaan tentang komposisi anggaran dan efektivitas belanja pencegahan menjadi semakin penting.<\/p>\n\n\n\n

Penting untuk membedakan dua hal: tersedianya anggaran dan terbuktinya manfaat anggaran. Besarnya alokasi dana menunjukkan komitmen sumber daya, sedangkan keberhasilan program harus dinilai melalui hasil yang dapat diukur.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, evaluasi anggaran karhutla<\/em> seharusnya tidak berhenti pada persentase penyerapan. Pemerintah perlu menunjukkan berapa banyak wilayah rawan yang benar-benar dipantau, berapa lama waktu respons sejak titik api terdeteksi, berapa luas lahan yang berhasil dijaga dari kebakaran, berapa lokasi yang kembali terbakar, serta bagaimana kondisi lahan dan kesejahteraan masyarakat setelah program dilaksanakan.<\/p>\n\n\n\n

Evaluasi tersebut perlu menggunakan indikator yang konsisten dari tahun ke tahun. Luas kebakaran harus dibaca bersama kondisi iklim, distribusi titik api, tipe tutupan lahan, dan tingkat kerentanan kawasan. Dengan demikian, penurunan luas kebakaran tidak langsung dianggap sebagai hasil satu program tertentu tanpa analisis yang memadai, dan kenaikan luas kebakaran tidak otomatis dipandang sebagai bukti kegagalan seluruh upaya.<\/p>\n\n\n\n

Pemerintah juga perlu membuka informasi anggaran yang relevan: besaran alokasi untuk pencegahan, kesiapsiagaan, operasi darurat, restorasi, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum; realisasi belanja; lokasi program; serta hasil evaluasinya.<\/p>\n\n\n\n

Jika dana telah digunakan untuk membangun sekat kanal, misalnya, penilaian tidak cukup berhenti pada jumlah sekat yang dibangun. Perlu diperiksa apakah tata air gambut membaik dan apakah risiko kebakaran menurun. Jika anggaran digunakan untuk pelatihan masyarakat, perlu dievaluasi apakah praktik pengelolaan lahan berubah dan apakah perubahan itu dapat dipertahankan setelah pendampingan berakhir.<\/p>\n\n\n\n

Jika belanja diarahkan pada patroli dan sistem peringatan dini, pemerintah perlu menilai apakah titik api ditemukan lebih cepat dan apakah respons lapangan benar-benar berlangsung sebelum kebakaran meluas.<\/p>\n\n\n\n

Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan tata kelola berbasis bukti. Penelitian mengenai pencegahan kebakaran di lanskap yang dikelola di Indonesia menemukan keberhasilan yang berarti pada wilayah-wilayah sasaran selama 2016\u20132019, tetapi juga menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan berbeda menurut kondisi lahan dan pola penyebaran api. Temuan tersebut menegaskan pentingnya penargetan program berdasarkan risiko, bukan penerapan kebijakan yang seragam di seluruh wilayah (Sloan et al., 2021).<\/p>\n\n\n\n

Dengan demikian, anggaran pencegahan seharusnya diperlakukan sebagai investasi untuk mengurangi risiko, bukan sekadar pos pengeluaran tahunan. Investasi tersebut perlu diprioritaskan pada kawasan dengan risiko tinggi, disertai indikator kinerja yang terukur, dan dievaluasi secara independen apabila diperlukan.<\/p>\n\n\n\n

Dalam perspektif akuntabilitas publik, masyarakat berhak mengetahui bukan hanya berapa banyak uang yang dibelanjakan, melainkan juga perubahan apa yang dihasilkan oleh belanja tersebut. Penyerapan anggaran yang tinggi tidak otomatis berarti mitigasi berhasil. Sebaliknya, belanja yang tepat sasaran, disertai evaluasi transparan, dapat membantu memastikan bahwa sumber daya publik menghasilkan manfaat yang nyata.<\/p>\n\n\n\n

Alam Bukan Sekadar Komoditas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Di balik pembicaraan tentang anggaran, produktivitas, investasi, dan kerugian ekonomi, terdapat persoalan yang lebih mendasar: bagaimana manusia memandang alam?<\/p>\n\n\n\n

Apabila hutan semata-mata dilihat sebagai cadangan lahan untuk dieksploitasi, nilai alam akan mudah direduksi menjadi nilai komersial. Pepohonan dihitung berdasarkan potensi penjualan. Lahan dinilai berdasarkan hasil produksi. Sementara itu, udara bersih, keseimbangan ekosistem, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan kehidupan sering kali dianggap sebagai manfaat tambahan yang tidak mendesak.<\/p>\n\n\n\n

Padahal, alam menyediakan fondasi bagi seluruh kegiatan ekonomi. Tidak ada pembangunan yang dapat berlangsung secara berkelanjutan apabila sumber daya ekologis yang menopangnya terus dirusak.<\/p>\n\n\n\n

Di sinilah perspektif keislaman menawarkan landasan etik yang penting. Dalam Islam, manusia tidak ditempatkan sebagai pemilik mutlak bumi yang bebas memperlakukannya tanpa batas. Manusia memikul amanah untuk mengelola kehidupan dengan tanggung jawab, menjaga keseimbangan, dan menghindari kerusakan.<\/p>\n\n\n\n

Al-Qur\u2019an, dalam Surah Ar-Rum ayat 41, mengingatkan bahwa kerusakan telah tampak di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, QS. Ar-Rum [30]: 41). Ayat ini memberikan bahan renungan mengenai hubungan antara perilaku manusia dan kerusakan lingkungan.<\/p>\n\n\n\n

Ayat tersebut tidak semestinya digunakan untuk menyimpulkan bahwa setiap kejadian kebakaran tertentu merupakan hukuman langsung dari Allah. Namun, ayat itu dapat menjadi landasan introspeksi terhadap perilaku yang menimbulkan kerusakan dan konsekuensi yang harus ditanggung bersama.<\/p>\n\n\n\n

Dalam konteks karhutla<\/em>, introspeksi itu relevan bagi setiap pihak: masyarakat yang membuka lahan, perusahaan yang memanfaatkan kawasan, pejabat yang menetapkan atau mengawasi kebijakan, serta lembaga yang bertanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan.<\/p>\n\n\n\n

Tidak seorang pun semestinya merasa terbebas dari kewajiban moral hanya karena ia tidak menyalakan api secara langsung. Pembiaran terhadap praktik yang merusak, pengawasan yang tidak dijalankan, atau kebijakan yang mengabaikan risiko juga patut dievaluasi sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.<\/p>\n\n\n\n

Islam mengajarkan bahwa amanah bukan hanya persoalan ibadah personal. Amanah juga menyangkut cara manusia memperlakukan sesama, mengelola kekuasaan, menggunakan harta, dan menjaga kehidupan.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, menjaga hutan tidak seharusnya dipandang sebagai urusan aktivis lingkungan semata. Ia juga merupakan persoalan akhlak, tanggung jawab sosial, dan pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah.<\/p>\n\n\n\n

Khalifah di Bumi: Amanah, Bukan Hak untuk Merusak<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 30, Al-Qur\u2019an menjelaskan penetapan manusia sebagai khalifah<\/em> di bumi (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, QS. Al-Baqarah [2]: 30). Konsep ini tidak patut dipersempit menjadi legitimasi untuk menguasai alam tanpa batas.<\/p>\n\n\n\n

Kedudukan manusia sebagai khalifah<\/em> mengandung tanggung jawab untuk mengelola kehidupan secara bijaksana. Kekuasaan, pengetahuan, teknologi, dan sumber daya yang dimiliki manusia merupakan sarana untuk menghadirkan kemaslahatan, bukan alasan untuk mengabaikan keseimbangan alam.<\/p>\n\n\n\n

Dalam kerangka ini, pembangunan ekonomi tidak harus dipertentangkan dengan perlindungan lingkungan. Yang perlu dipertanyakan ialah model pembangunan yang memperoleh keuntungan jangka pendek dengan memindahkan biaya kerusakan kepada masyarakat, generasi mendatang, dan lingkungan hidup.<\/p>\n\n\n\n

Islam tidak melarang manusia memanfaatkan sumber daya alam. Yang menjadi persoalan adalah ketika pemanfaatan itu berubah menjadi tindakan yang melampaui batas, menimbulkan mudarat, dan mengabaikan hak pihak lain.<\/p>\n\n\n\n

Keuntungan usaha, misalnya, tidak dapat dipandang sepenuhnya sebagai keberhasilan apabila pada saat yang sama masyarakat harus menghirup asap, anak-anak kehilangan kesempatan belajar dengan nyaman, dan warga menanggung biaya kesehatan akibat kerusakan yang seharusnya dapat dicegah.<\/p>\n\n\n\n

Demikian pula, kebijakan publik tidak cukup dinilai dari besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Kebijakan juga perlu dinilai dari kemampuannya menjaga keselamatan masyarakat, mendistribusikan manfaat pembangunan secara adil, dan mencegah kerugian yang dapat dihindari.<\/p>\n\n\n\n

Dalam perspektif Islam, kekuasaan merupakan amanah yang menuntut pertanggungjawaban. Prinsip ini seharusnya mendorong setiap pemegang kewenangan untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan dijalankan secara sungguh-sungguh, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.<\/p>\n\n\n\n

Tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab moral di hadapan manusia, melainkan juga tanggung jawab spiritual di hadapan Allah.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, pembicaraan tentang karhutla<\/em> tidak akan lengkap apabila hanya berisi kecaman terhadap pelaku pembakaran atau tuntutan kepada pemerintah. Kita juga perlu membangun kesadaran bahwa setiap orang memiliki ruang tanggung jawabnya sendiri, sesuai kemampuan dan kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n

Masyarakat bertanggung jawab menghindari tindakan yang memicu kebakaran dan melaporkan potensi bahaya. Dunia usaha bertanggung jawab mencegah kebakaran di wilayah yang menjadi kewajibannya. Pemerintah bertanggung jawab memastikan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum berjalan. Lembaga pendidikan dan keagamaan dapat ikut menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga alam merupakan bagian dari etika kehidupan.<\/p>\n\n\n\n

Amanah tidak boleh berhenti sebagai kata yang indah dalam ceramah. Ia harus terlihat dalam keputusan, kebijakan, penggunaan anggaran, dan perilaku sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n

Jangan Biarkan Api Menjadi Tradisi Tahunan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Kita tidak boleh terbiasa dengan kabut asap seolah-olah ia merupakan bagian alamiah dari pergantian musim. Kita tidak boleh menganggap penutupan sekolah, terganggunya kesehatan, dan hilangnya penghasilan sebagai harga yang wajar dari pembangunan. Kita juga tidak boleh menjadikan berulangnya kebakaran sebagai sesuatu yang akhirnya diterima tanpa pertanyaan.<\/p>\n\n\n\n

Bencana yang berulang seharusnya melahirkan pembelajaran yang semakin matang. Teknologi yang lebih baik harus diikuti respons yang lebih cepat. Pengetahuan tentang kawasan rawan harus diikuti pengawasan yang lebih terarah. Regulasi harus diikuti penegakan yang konsisten. Anggaran harus diikuti hasil yang terukur. Dan pengalaman pahit masyarakat harus menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan, bukan sekadar menjadi catatan dalam laporan tahunan.<\/p>\n\n\n\n

Tentu, tidak ada sistem yang mampu menghilangkan seluruh risiko kebakaran. Faktor cuaca dan kondisi alam berada di luar kendali manusia sepenuhnya. Namun, risiko dapat dikurangi melalui persiapan yang memadai, tata kelola lahan yang bertanggung jawab, pengawasan yang efektif, serta partisipasi masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ukuran keberhasilan bukanlah klaim bahwa tidak akan pernah ada kebakaran lagi. Ukuran keberhasilan ialah apakah kita sungguh-sungguh mengurangi kejadian yang dapat dicegah, memperkecil dampak ketika kebakaran terjadi, dan memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak terus berulang tanpa perbaikan.<\/p>\n\n\n\n

Di sinilah tanggung jawab pemerintah diuji: bukan hanya ketika sorotan publik tertuju pada api yang membesar, melainkan juga ketika keadaan tampak tenang dan tidak ada kamera yang merekam kegiatan pencegahan.<\/p>\n\n\n\n

Di sinilah tanggung jawab dunia usaha diuji: bukan hanya melalui laporan keberlanjutan dan pernyataan kepedulian lingkungan, melainkan juga melalui praktik pengelolaan lahan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n

Dan di sinilah tanggung jawab kita sebagai manusia diuji: apakah kita bersedia mengubah cara memperlakukan alam sebelum kerusakannya menjadi lebih luas dan biayanya diwariskan kepada generasi berikutnya?<\/p>\n\n\n\n

Penutup: Menjaga Alam sebagai Bentuk Ibadah<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam ajaran Islam, kehidupan tidak berhenti pada hubungan manusia dengan Allah secara personal. Ia juga mencakup hubungan manusia dengan sesama dan dengan lingkungan tempat kehidupan berlangsung. Kesalehan tidak semestinya hanya tampak dalam ritual, tetapi juga dalam kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kesediaan menghindari tindakan yang membawa kerusakan.<\/p>\n\n\n\n

Menjaga hutan, mencegah kebakaran, melindungi udara yang dihirup masyarakat, serta memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara bertanggung jawab dapat menjadi bagian dari ikhtiar menghadirkan kemaslahatan. Sebaliknya, membiarkan kerusakan yang dapat dicegah berarti mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya dijalankan.<\/p>\n\n\n\n

Al-Qur\u2019an mengingatkan manusia agar tidak membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, QS. Al-A\u2019raf [7]: 56). Peringatan ini mengajak kita untuk menempatkan pembangunan dalam batas-batas tanggung jawab, bukan semata-mata mengejar keuntungan yang segera terlihat.<\/p>\n\n\n\n

Barangkali, inilah saatnya kita mengubah pertanyaan. Bukan hanya, \u201cBerapa luas hutan yang terbakar tahun ini?\u201d melainkan juga, \u201cApa yang telah kita lakukan agar kebakaran yang sama tidak kembali terjadi?\u201d Bukan hanya, \u201cBerapa besar anggaran pemadaman yang telah dikeluarkan?\u201d melainkan juga, \u201cSeberapa efektif sumber daya publik digunakan untuk melindungi masyarakat dan mencegah kerusakan?\u201d Dan bukan hanya, \u201cSiapa yang harus disalahkan?\u201d melainkan juga, \u201cSiapa yang harus memperbaiki keadaan, dengan tanggung jawab yang jelas dan tindakan yang nyata?\u201d<\/p>\n\n\n\n

Sebab, alam bukan warisan yang boleh kita habiskan sesuka hati. Ia adalah titipan yang harus kita jaga, sekaligus ruang kehidupan yang akan diteruskan kepada anak cucu kita.<\/p>\n\n\n\n

Kita boleh membangun, memanfaatkan sumber daya, dan mengejar kemakmuran. Namun, kemakmuran kehilangan maknanya ketika ia dibayar dengan udara yang tercemar, kesehatan yang terancam, ekosistem yang rusak, dan masa depan generasi yang dikorbankan.<\/p>\n\n\n\n

Semoga kita tidak menunggu hutan benar-benar kehilangan daya pulihnya untuk menyadari arti penting menjaga alam. Semoga pemerintah diberikan kebijaksanaan dan keteguhan dalam menjalankan amanah, dunia usaha memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab, masyarakat memperoleh dukungan untuk hidup secara berkelanjutan, dan kita semua memiliki kerendahan hati untuk memperbaiki cara memperlakukan bumi.<\/p>\n\n\n\n

Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya luas hutan yang tersisa, bukan pula sekadar besarnya kerugian ekonomi yang tercatat. Yang dipertaruhkan adalah kualitas kehidupan, keadilan bagi masyarakat, masa depan generasi mendatang, dan pertanggungjawaban kita atas amanah yang telah diberikan Allah.<\/p>\n\n\n\n

Jangan biarkan karhutla<\/em> menjadi tradisi tahunan yang hanya kita sesali ketika asap menyelimuti langit. Jadikan ia peringatan untuk membangun tata kelola yang lebih bertanggung jawab, ekonomi yang lebih berkeadilan, dan kehidupan yang lebih selaras dengan nilai-nilai Islam.<\/p>\n\n\n\n

Sebab, menjaga bumi bukan hanya urusan mereka yang bekerja di hutan. Ia adalah amanah kita bersama.<\/p>\n\n\n\n

Daftar Pustaka<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025, 13 Oktober). Operasi pengendalian dan ancaman karhutla 2025 dinyatakan selesai, fokus mitigasi beralih ke bencana hidrometeorologi<\/em>. https:\/\/www.bnpb.go.id\/index.php\/berita\/operasi-pengendalian-dan-ancaman-karhutla-2025-dinyatakan-selesai-fokus-mitigasi-beralih-ke-bencana-hidrometeorologi<\/p>\n\n\n\n

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur\u2019an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan 2019<\/em>. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur\u2019an. https:\/\/pustakalajnah.kemenag.go.id\/<\/p>\n\n\n\n

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2026, 28 Januari). Perkuat mitigasi dini, Kemenhut siapkan strategi terpadu hadapi karhutla 2026<\/em>. https:\/\/www.kehutanan.go.id\/news\/perkuat-mitigasi-dini-kemenhut-siapkan-strategi-terpadu-hadapi-karhutla-2026<\/p>\n\n\n\n

Kiely, L., Spracklen, D. V., Arnold, S. R., Papargyropoulou, E., Conibear, L., Wiedinmyer, C., Knote, C., & Adrianto, H. A. (2021). Assessing costs of Indonesian fires and the benefits of restoring peatland. Nature Communications, 12<\/em>, Article 7044. https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41467-021-27353-x<\/p>\n\n\n\n

Purnomo, H., Puspitaloka, D., Okarda, B., Andrianto, A., Qomar, N., Sutikno, S., Muhammad, A., Basuki, I., Jalil, A., Yesi, Prasetyo, P., Tarsono, Zulkardi, Kusumadewi, S. D., Komarudin, H., Dermawan, A., & Brady, M. A. (2024). Community-based fire prevention and peatland restoration in Indonesia: A participatory action research approach. Environmental Development, 50<\/em>, Article 100971. https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.envdev.2024.100971<\/p>\n\n\n\n

Republik Indonesia. (2001). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<\/em>. https:\/\/peraturan.bpk.go.id\/Details\/38771<\/p>\n\n\n\n

Resosudarmo, I. A. P., Tacconi, L., & Waluyo, E. A. (2023). Enforcement and compliance with the no-burning policy on villagers in Indonesia. Forest Policy and Economics, 151<\/em>, Article 102968. https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.forpol.2023.102968<\/p>\n\n\n\n

Safitri, M. A. (2021). The prevention of peatland fires in Indonesia: \u201cLaw in action\u201d to implement the ASEAN Haze Treaty. IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, 5<\/em>(1). https:\/\/doi.org\/10.22146\/ikat.v5i1.65027<\/p>\n\n\n\n

Sloan, S., Tacconi, L., & Cattau, M. E. (2021). Fire prevention in managed landscapes: Recent success and challenges in Indonesia. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 26<\/em>(7), Article 32. https:\/\/doi.org\/10.1007\/s11027-021-09965-2<\/p>\n\n\n\n

Uda, S. K., Schouten, G., & Hein, L. (2020). The institutional fit of peatland governance in Indonesia. Land Use Policy, 99<\/em>, Article 103300. https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.landusepol.2018.03.031<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Refleksi tentang Ekonomi, Tanggung Jawab Negara, Efektivitas Mitigasi, dan Etika Islam dalam Menjaga Alam Oleh: AYS Pendahuluan: Api yang Terus Kembali Ada sesuatu yang terasa ganjil ketika kita berbicara tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Setiap tahun, terutama ketika musim kemarau tiba, persoalan ini kembali hadir dalam pemberitaan diiringi penderitaan. Asap menyelimuti permukiman, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2154,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[95,97,54,96,98],"tags":[88,83,86,82,89,87,66],"class_list":["post-2152","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ekonomi","category-kepemimpinan","category-komunikasi","category-lingkungan","category-sektor-publik","tag-amanah","tag-ekologi","tag-inspirasi","tag-karhutla","tag-khalifah","tag-mitigasi","tag-syariah"],"spectra_blocks_featured_image_url":{"thumbnail":{"url":"https:\/\/cemarapublishing.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/pexels-photo-28536734-28536734-150x150.jpg","width":150,"height":150},"medium":{"url":"https:\/\/cemarapublishing.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/pexels-photo-28536734-28536734-300x200.jpg","width":300,"height":200},"medium_large":{"url":"https:\/\/cemarapublishing.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/pexels-photo-28536734-28536734-768x512.jpg","width":768,"height":512},"large":{"url":"https:\/\/cemarapublishing.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/pexels-photo-28536734-28536734-1024x683.jpg","width":1024,"height":683},"full":{"url":"https:\/\/cemarapublishing.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/pexels-photo-28536734-28536734-scaled.jpg","width":2560,"height":1707}},"spectra_blocks_author_info":{"display_name":"Akhmad Syam","avatar_url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/9240973dcb00ec1f01e32e2db29964e67de597f611faa77c12a205f959220852?s=96&d=mm&r=g","author_link":"https:\/\/cemarapublishing.id\/home\/author\/yafizcoachgmail-com\/","description":""},"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/cemarapublishing.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/pexels-photo-28536734-28536734-scaled.jpg",2560,1707,false],"thumbnail":["https:\/\/cemarapublishing.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/pexels-photo-28536734-28536734-150x150.jpg",150,150,true],"medium":["https:\/\/cemarapublishing.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/pexels-photo-28536734-28536734-300x200.jpg",300,200,true],"medium_large":["https:\/\/cemarapublishing.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/pexels-photo-28536734-28536734-768x512.jpg",768,512,true],"large":["https:\/\/cemarapublishing.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/pexels-photo-28536734-28536734-1024x683.jpg",1024,683,true],"1536x1536":["https:\/\/cemarapublishing.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/pexels-photo-28536734-28536734-1536x1024.jpg",1536,1024,true],"2048x2048":["https:\/\/cemarapublishing.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/pexels-photo-28536734-28536734-2048x1365.jpg",2048,1365,true],"woocommerce_thumbnail":["https:\/\/cemarapublishing.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/pexels-photo-28536734-28536734-300x300.jpg",300,300,true],"woocommerce_single":["https:\/\/cemarapublishing.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/pexels-photo-28536734-28536734-600x400.jpg",600,400,true],"woocommerce_gallery_thumbnail":["https:\/\/cemarapublishing.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/pexels-photo-28536734-28536734-100x100.jpg",100,100,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Akhmad Syam","author_link":"https:\/\/cemarapublishing.id\/home\/author\/yafizcoachgmail-com\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Refleksi tentang Ekonomi, Tanggung Jawab Negara, Efektivitas Mitigasi, dan Etika Islam dalam Menjaga Alam Oleh: AYS Pendahuluan: Api yang Terus Kembali Ada sesuatu yang terasa ganjil ketika kita berbicara tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Setiap tahun, terutama ketika musim kemarau tiba, persoalan ini kembali hadir dalam pemberitaan diiringi penderitaan. Asap menyelimuti permukiman,…","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cemarapublishing.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2152","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cemarapublishing.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cemarapublishing.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cemarapublishing.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cemarapublishing.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2152"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/cemarapublishing.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2152\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2171,"href":"https:\/\/cemarapublishing.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2152\/revisions\/2171"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cemarapublishing.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2154"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cemarapublishing.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2152"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cemarapublishing.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2152"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cemarapublishing.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2152"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}