KARHUTLA DI KALIMANTAN:

Penyebab, Data Kejadian, Dampak Lingkungan, dan Strategi Penanggulangan

Oleh: Jumirin Asyikin

KARHUTLA DI KALIMANTAN: PENYEBAB, DAMPAK, DAN STRATEGI PENANGGULANGAN BERBASIS DATA TERBARU 2026

SINOPSIS

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan lingkungan yang berulang di Kalimantan. Kebakaran tidak hanya berkaitan dengan kondisi cuaca kering, tetapi juga dengan pengelolaan lahan, keberadaan lahan gambut, praktik pembukaan lahan, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Karhutla menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat, keanekaragaman hayati, aktivitas ekonomi, kualitas udara, dan emisi gas rumah kaca. Artikel ini bertujuan menganalisis perkembangan karhutla di Kalimantan, mengidentifikasi faktor penyebab dan dampaknya, serta merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan. Penulisan menggunakan pendekatan deskriptif melalui telaah data dan informasi dari pemerintah serta sumber pemberitaan yang mengutip data resmi. Data terbaru yang ditemukan menunjukkan bahwa sampai 12 Oktober 2026, luas kumulatif karhutla di tiga provinsi Kalimantan yang menjadi prioritas penanganan—Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan—masing-masing mencapai 51.124,71 hektare, 23.304,72 hektare, dan 22.043,32 hektare. Angka tersebut menunjukkan pentingnya pencegahan yang terencana, pemulihan ekosistem, pengawasan kegiatan usaha, serta pelibatan masyarakat.

1. Pendahuluan

Kalimantan merupakan salah satu kawasan penting bagi lingkungan Indonesia karena memiliki hutan tropis, lahan gambut, keanekaragaman hayati, serta ekosistem yang berperan dalam menyimpan karbon dan mengatur tata air. Namun, kawasan ini juga menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang dapat meningkat ketika musim kering berlangsung.

Karhutla tidak hanya terjadi di kawasan hutan. Kebakaran juga dapat terjadi di lahan pertanian, perkebunan, semak belukar, lahan terdegradasi, dan kawasan gambut. Dampaknya meluas dari lokasi kebakaran melalui asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan transportasi.

Persoalan ini kembali menjadi perhatian pada 2026. Kementerian Kehutanan melaporkan peningkatan hotspot di sejumlah wilayah Kalimantan pada Agustus 2026. BMKG juga memperingatkan bahwa kondisi kering dan pengaruh El Niño meningkatkan risiko kebakaran pada September 2026.

Oleh karena itu, karhutla perlu dipahami sebagai persoalan lingkungan sekaligus persoalan tata kelola. Penanggulangan tidak cukup dilakukan dengan memadamkan api setelah kebakaran terjadi. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu memastikan bahwa sumber kebakaran dicegah, lahan dikelola secara bertanggung jawab, dan kerusakan lingkungan dipulihkan.

Permasalahan

1. Bagaimana perkembangan karhutla di Kalimantan berdasarkan data terbaru?
2. Apa faktor utama yang menyebabkan karhutla?
3. Bagaimana dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan, dan perekonomian?
4. Apa langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menanggulanginya?

Tujuan penulisan

Artikel ini bertujuan menjelaskan perkembangan karhutla di Kalimantan, menganalisis penyebab dan dampaknya, serta memberikan rekomendasi penanggulangan yang dapat dilaksanakan dan dievaluasi.

2. Metode penulisan

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis data sekunder. Sumber yang digunakan meliputi publikasi Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, serta pemberitaan yang mengutip data instansi pemerintah.

Data dianalisis dengan membandingkan angka luas kebakaran, perkembangan hotspot, kondisi iklim, dan kebijakan penanggulangan.

Perlu diperhatikan bahwa:

• Data luas kebakaran menunjukkan areal yang terbakar, sedangkan hotspot merupakan indikasi anomali suhu yang terdeteksi satelit.
• Data harian, data kumulatif, dan data tahunan tidak boleh dicampur tanpa memperhatikan tanggal dan metode pengukuran.
• Data 2026 dalam artikel ini merupakan data berjalan, bukan angka final tahunan.

3. Perkembangan Karhutla di Kalimantan

3.1 Data nasional sebagai konteks

Menurut data SiPongi Kementerian Kehutanan yang diberitakan ANTARA, luas indikatif karhutla Indonesia adalah sebagai berikut.

Tahun	Luas Karhutla Nasional
2023	1.161.192,90 ha
2024	376.805,05 ha
2025	359.619,42 ha

Data tersebut memperlihatkan bahwa luas karhutla nasional pada 2024 jauh lebih rendah daripada 2023. Pada 2025, luasnya kembali menurun, tetapi penurunan itu tidak berarti risiko kebakaran telah hilang.

Angka nasional tersebut juga tidak boleh dianggap sebagai angka khusus Kalimantan karena mencakup seluruh provinsi di Indonesia.

3.2 Data terbaru karhutla di Kalimantan tahun 2026

Berdasarkan laporan BNPB yang diterbitkan pada 13 Oktober 2026, data kumulatif hingga 12 Oktober menunjukkan luas karhutla berikut pada tiga provinsi Kalimantan yang menjadi prioritas penanganan. Luas kumulatif karhutla, data hingga 12 Oktober 2026 sebanyak 96.472,75 hektare.Jumlah untuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan berdasarkan penjumlahan data ketiga provinsi.

Kalimantan Barat        51.124,71 ha

Kalimantan Tengah     23.304,72 ha

Kalimantan Selatan   22.043,32 ha

Grafik menunjukkan perbandingan luas antarketiga provinsi, bukan luas kebakaran yang masih aktif. Sumber: data BNPB yang diberitakan Bisnis.com, 13 Oktober 2026. Data tersebut memperlihatkan bahwa Kalimantan Barat mencatat luas kumulatif terbesar di antara ketiga provinsi tersebut. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan juga menghadapi kebakaran dalam skala besar.

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tidak tercantum dalam tabel prioritas tersebut. Karena itu, angka 96.472,75 hektare bukan total seluruh Kalimantan, melainkan jumlah untuk tiga provinsi yang datanya tersedia dalam laporan tersebut.

Laporan BNPB yang sama menyebut luas kumulatif karhutla pada enam provinsi prioritas di Indonesia mencapai 129.899,59 hektare hingga 12 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 129.260,36 hektare dilaporkan telah dipadamkan, sedangkan 639,23 hektare masih dalam proses penanganan.

Perlu dibedakan bahwa luas kumulatif yang pernah terbakar tidak sama dengan luas api yang masih aktif. Lahan yang telah dipadamkan tetap termasuk dalam catatan kumulatif kebakaran.

3.3 Perkembangan hotspot terbaru

Dalam siaran pers 20 Oktober 2026, Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa pada 19 Oktober pukul 21.00 WIB terdapat 487 hotspot berkepercayaan tinggi secara nasional. Jumlah hotspot di enam provinsi prioritas turun dari 748 menjadi 172 titik. Rinciannya adalah sebagai berikut. 【turn117973view2】

Provinsi	Hotspot Berkepercayaan Tinggi
Kalimantan Tengah	49
Kalimantan Selatan	40
Kalimantan Barat	12
Sumatera Selatan	64
Jambi	7
Riau	0
Total enam provinsi	172

Angka tersebut menunjukkan kondisi pada tanggal pemantauan, bukan jumlah hotspot sepanjang tahun. Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa satu kejadian kebakaran dapat menghasilkan beberapa hotspot. Sebaliknya, hotspot perlu diverifikasi di lapangan untuk memastikan apakah benar terdapat kebakaran.

Dengan demikian, data luas terbakar dan hotspot sebaiknya dibaca bersama. Luas terbakar menunjukkan besaran areal terdampak, sedangkan hotspot membantu mengidentifikasi lokasi yang perlu diperiksa.

4. Penyebab Karhutla di Kalimantan

Karhutla umumnya terjadi akibat interaksi faktor cuaca, kondisi lahan, dan aktivitas manusia. Tidak semua kebakaran mempunyai penyebab yang sama sehingga setiap kejadian perlu diperiksa secara khusus.

4.1 Cuaca kering dan El Niño

Cuaca kering menyebabkan vegetasi dan bahan organik menjadi mudah terbakar. Ketika hari tanpa hujan berlangsung lama, kelembapan tanah dan bahan bakar alami menurun. BMKG pada September 2026 memperingatkan bahwa kondisi kering dan pengaruh El Niño masih menjadi faktor risiko karhutla. Namun, El Niño bukan penyebab langsung setiap kebakaran. Api tetap memerlukan sumber penyalaan, seperti pembakaran terbuka, percikan, atau sumber api lainnya.

4.2 Lahan gambut yang mengering

Lahan gambut mengandung bahan organik yang dapat terbakar ketika kondisinya kering. Pengeringan melalui kanal atau perubahan tata air dapat meningkatkan kerentanan gambut terhadap kebakaran. Kebakaran gambut juga sulit dipadamkan karena api dapat menjalar di bawah permukaan. Meskipun api di permukaan sudah padam, bara di bawah tanah masih dapat memicu kebakaran kembali. Karena itu, pencegahan kebakaran gambut harus mencakup pengelolaan air, pembasahan lahan, pemantauan titik rawan, dan pemulihan ekosistem.

4.3 Pembukaan lahan dengan cara membakar

Pembakaran untuk membuka lahan dapat menjadi sumber penyalaan yang berbahaya ketika api tidak terkendali. Risiko meningkat saat kondisi kering, angin kuat, atau pengawasan lapangan lemah. Akan tetapi, tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh karhutla disebabkan oleh petani atau masyarakat. Penentuan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab harus berdasarkan bukti setiap kejadian.

4.4 Perubahan tutupan lahan dan lemahnya pengawasan

Perubahan tutupan lahan dapat mengubah kondisi vegetasi, tata air, dan kerentanan kawasan terhadap kebakaran. Risiko juga meningkat apabila kegiatan usaha atau pengelolaan lahan tidak disertai pencegahan yang memadai.

Pemeriksaan perlu mencakup:

• Riwayat penggunaan lahan.
• Kondisi kanal dan kelembapan gambut.
• Aktivitas pembukaan lahan.
• Kepatuhan terhadap kewajiban pencegahan kebakaran.
• Kesiapan sarana pemadaman.
• Bukti sumber penyalaan.

Kesimpulan mengenai penyebab kebakaran seharusnya tidak dibuat hanya berdasarkan kedekatan lokasi dengan perkebunan, pertanian, atau kawasan konsesi.

5. Dampak Karhutla di Kalimantan

5.1 Dampak terhadap kesehatan masyarakat

Asap kebakaran mengandung partikel halus dan zat pencemar yang dapat memperburuk kualitas udara. Paparan asap berpotensi menimbulkan iritasi mata, batuk, sesak napas, serta memperburuk penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan penyakit tertentu termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus. Langkah perlindungan masyarakat meliputi pemantauan kualitas udara, pengurangan aktivitas luar ruangan saat polusi tinggi, penggunaan masker yang sesuai, dan penyediaan layanan kesehatan.

5.2 Kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati

Kebakaran dapat merusak habitat satwa, membunuh organisme yang tidak sempat menyelamatkan diri, serta menghambat regenerasi vegetasi. Kebakaran berulang dapat mengubah struktur ekosistem dan menghambat pemulihan hutan. Pada kawasan yang mengalami degradasi, dampaknya dapat berlangsung lama setelah api padam.

5.3 Emisi gas rumah kaca

Pembakaran biomassa dan bahan organik gambut melepaskan karbon dioksida dan gas lain ke atmosfer. Kebakaran gambut dapat menghasilkan emisi yang besar karena bahan organiknya tersimpan di dalam tanah. Emisi dari karhutla turut memperburuk persoalan perubahan iklim. Sebaliknya, kondisi iklim yang lebih kering dapat meningkatkan risiko kebakaran. Hubungan ini menunjukkan adanya umpan balik yang perlu diperhatikan dalam kebijakan lingkungan.

5.4 Dampak ekonomi dan sosial

Karhutla dapat menimbulkan biaya yang tidak kecil, antara lain:

• Biaya pemadaman dan pemulihan lahan.
• Gangguan kegiatan sekolah dan pekerjaan.
• Penurunan produktivitas akibat gangguan kesehatan.
• Gangguan transportasi dan aktivitas usaha.
• Kerusakan tanaman, habitat, serta sumber penghidupan masyarakat.
• Hilangnya manfaat ekonomi dari ekosistem yang rusak.

Penilaian kerugian ekonomi sebaiknya tidak hanya menghitung nilai lahan yang terbakar, tetapi juga biaya kesehatan, kehilangan pendapatan, biaya pemulihan, dan kerusakan jasa ekosistem.

6. Evaluasi Penanggulangan Karhutla

Penanggulangan karhutla melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, Kementerian Kehutanan, BMKG, aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat. Dalam praktiknya, pemerintah menggunakan pemadaman darat, operasi udara, patroli, verifikasi hotspot, pembasahan lahan, pendinginan, dan koordinasi lintas instansi. Pada Oktober 2026, Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa operasi darat dan udara tetap diperkuat meskipun jumlah hotspot menurun.

Namun, keberhasilan penanggulangan tidak cukup dinilai dari jumlah personel yang dikerahkan atau banyaknya titik api yang dipadamkan. Penilaian perlu mencakup beberapa indikator berikut.

Aspek	Indikator keberhasilan
Pencegahan	Penurunan kejadian kebakaran berulang di lokasi rawan.
Pemadaman	Waktu respons lebih cepat dan tidak terjadi penyalaan kembali.
Pemulihan	Kondisi tata air, vegetasi, dan fungsi ekosistem membaik.
Kesehatan	Paparan asap dan gangguan kesehatan masyarakat menurun.
Pengawasan	Kepatuhan pengelola lahan terhadap kewajiban pencegahan meningkat.
Akuntabilitas	Penyebab kejadian, penggunaan anggaran, dan hasil penanganan dapat diperiksa.

7. Strategi Konkrit Penanggulangan Karhutla

7.1 Memperkuat pencegahan sebelum musim kering

Pemerintah daerah perlu memetakan wilayah rawan berdasarkan riwayat kebakaran, jenis tanah, kondisi gambut, akses air, dan penggunaan lahan. Desa rawan kebakaran perlu memiliki regu siaga, peralatan dasar, jalur komunikasi, serta prosedur pelaporan yang jelas.

7.2 Memulihkan dan menjaga lahan gambut

Langkah penting meliputi:

• Mempertahankan kelembapan lahan gambut.
• Memperbaiki tata air dan sekat kanal sesuai kondisi hidrologis.
• Melakukan patroli di lokasi yang mengalami pengeringan.
• Memulihkan vegetasi asli pada lahan yang terdegradasi.
• Mencegah pembukaan lahan yang meningkatkan risiko kebakaran.

Pembasahan lahan harus dirancang berdasarkan kondisi setempat agar tidak menimbulkan masalah tata air baru.

7.3 Memperkuat pengawasan perusahaan

Perusahaan yang mengelola lahan harus memiliki sistem pencegahan, personel terlatih, sarana pemadaman, sumber air, serta prosedur tanggap darurat. Pengawasan perlu memeriksa apakah kewajiban tersebut benar-benar dijalankan, bukan sekadar tercantum dalam dokumen. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganan harus mengikuti ketentuan hukum dengan mempertimbangkan bukti, tingkat pelanggaran, dan pertanggungjawaban pihak terkait.

7.4 Menggunakan teknologi secara tepat

Data satelit, pemetaan geografis, informasi cuaca, dan laporan masyarakat dapat digunakan untuk menentukan prioritas patroli. Tetapi hotspot tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti pelaku atau luas kebakaran. Informasi satelit harus diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan.

7.5 Melibatkan masyarakat

Masyarakat dapat berperan melalui:

• Pelaporan dini ketika menemukan asap atau api.
• Pembukaan lahan tanpa bakar.
• Pemeliharaan sumber air dan peralatan pemadaman.
• Patroli bersama di wilayah rawan.
• Pengawasan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

Pencegahan akan lebih efektif apabila masyarakat memperoleh dukungan sarana, pelatihan, dan alternatif pengelolaan lahan yang sesuai.

7.6 Menegakkan hukum secara konsisten

Penegakan hukum diperlukan agar pelaku pembakaran dan pihak yang terbukti lalai memenuhi kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Namun, penetapan kesalahan tidak boleh hanya berdasarkan dugaan atau keberadaan hotspot. Bukti lokasi, sumber penyalaan, aktivitas terkait, hubungan dengan pihak yang diperiksa, dan unsur hukum yang berlaku harus dinilai secara cermat.

8. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan adalah:

1. Pemerintah pusat: memperkuat integrasi data karhutla, prakiraan cuaca, peta gambut, dan pemantauan penggunaan lahan.
2. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota: menetapkan prioritas pencegahan pada lokasi dengan riwayat kebakaran berulang.
3. Pengelola lahan dan perusahaan: memastikan sarana pemadaman, tata air, patroli, serta prosedur tanggap darurat berfungsi.
4. Aparat pengawasan dan penegak hukum: memeriksa penyebab kebakaran berdasarkan bukti dan menindak pelanggaran sesuai kewenangan.
5. Masyarakat dan lembaga pendidikan: memperluas edukasi pembukaan lahan tanpa bakar dan pelaporan dini.
6. Perguruan tinggi: mengembangkan penelitian tentang pemulihan gambut, ekonomi kebakaran, kesehatan masyarakat, dan efektivitas kebijakan.

Untuk evaluasi tahunan, pemerintah sebaiknya menerbitkan data luas terbakar, jumlah kejadian, hotspot, wilayah terdampak, biaya penanganan, hasil penegakan hukum, dan capaian pemulihan dalam format yang konsisten.

9. Simpulan

Karhutla di Kalimantan merupakan persoalan lingkungan yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca, kerentanan lahan, aktivitas manusia, dan tata kelola penggunaan lahan. Data hingga 12 Oktober 2026 menunjukkan luas kumulatif karhutla yang besar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pada 19 Oktober 2026, hotspot berkepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut masih terdeteksi, meskipun jumlahnya berbeda-beda antarwilayah.

Karhutla berdampak terhadap kesehatan, ekosistem, emisi gas rumah kaca, dan perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, penanganannya tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman setelah api muncul. Pencegahan, pemulihan lahan gambut, pengawasan pengelolaan lahan, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum harus menjadi satu kesatuan kebijakan.

Inti kesimpulannya: karhutla tidak akan terselesaikan hanya dengan memadamkan api. Kebakaran harus dicegah sejak awal, sumber penyalaan harus ditangani, dan ekosistem yang rusak harus dipulihkan.

Daftar Pustaka dan Sumber Data

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2026). Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 1 Oktober 2026.
2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (2026, 7 September). Dampak El Niño Masih Perlu Diwaspadai, BMKG Perkuat Dukungan Pengendalian Karhutla.
3. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2026, 20 Oktober). Hotspot Turun 617 Titik, Operasi Karhutla Tetap Diperkuat.
4. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2026, 20 Agustus). Pemerintah Perkuat Operasi Terpadu Karhutla di Kalimantan, Tambah Dukungan Udara dan Pemadaman Darat.
5. ANTARA News. (2026). Kemenhut Petakan Daerah Rawan Karhutla, Mitigasi Potensi Kebakaran.
6. Bisnis.com. (2026, 13 Oktober). BNPB: Karhutla di Kalimantan Hingga 513,89 Hektare.